Situasi Di Puncak Jaya Jangan Dipolitisir

Tuesday, January 28th, 2014 @ 3:28PM

Beberapa media online menggambarkan situasi keamanan di Puncak Jaya cukup mencekam. Hal ini dikarenakan adanya pemberitaan tentang kontak tembak pada tanggal 23 Januari 2014 lalu yang mengakibatkan 2 anggota kriminal bersenjata tewas dan gugurnya satu orang anggota TNI. Terlebih lagi muncul pemberitaan yang tidak bertanggung jawab tentang  adanya operasi gabungan TNI-Polri yang melakukan penangkapan salah seorang anggota kelompok kriminal di gereja KIDI, Kampung Dondobaga, Distrik Mulia, Puncak Jaya minggu (26/1) kemarin. Dalam pemberitaan tersebut TNI dikatakan menganiaya warga di gereja KIDI. Hal ini sama sekali tidak benar, memang ada pemeriksaan warga setelah ibadah yang dilakukan diluar area gereja. Setelah kegiatan agama selesai jemaat keluar dan dilakukan pemeriksaan yang dipimpin oleh Waka Polres  Puncak Jaya Kompol Yohanes Hadud dan diberikan pengarahan kepada  jemaat bahwa ada orang  bersenjata masuk ke dalam gereja bersembunyi. Setelah diadakan pemeriksaan ada satu orang yang dicurigai dan sembunyi didalam gereja. Setelah dilakukan penangkapan, aparat TNI-Polri membawa anggota    kelompok kriminal bersenjata  tersebut kedepan atau dihadapan masyarakat, kemudian menanyakan kepada penduduk kampung apakah kenal dengan orang yang ditangkap dan tidak ada satu orangpun yang kenal.

Adapun Jemaat yang hadir dalam mengikuti ibadah tersebut adalah Kepala Kampung Dondobaga atas nama Lasarus Wanimbo dan Gembala Gereja Dondobaga, kemudian aparat memberikan pengarahan terhadap para Jemaat tentang tugas yang sedang dilaksanakan aparat keamanan. Untuk selanjutnya anggota kelompok kriminal bersenjata itu di bawa aparat keamanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi tidak benar adanya tindak kekerasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri dalam peristiwa penangkapan tersebut.

Apapun kegiatannya, kelompok kriminal bersenjata tidak dibenarkan dan jelas melanggar hukum di NKRI. Dengan patroli keamanan gabungan ini diharapkan kondisi keamanan akan stabil dan distribusi bahan pokok ke wilayah puncak jaya  akan lancar, harga kembali stabil dan bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat diharapkan lebih jeli dalam melihat atau membaca berita sehingga kondisi keamanan di Puncak Jaya akan lebih baik. Jangan langsung percaya dengan berita yang muncul di media terlebih lagi media online atau melalui sms-sms gelap yang meresahkan warga. Informasi atau pemberitaan yang tidak jelas  ini terjadi karena ada kelompok-kelompok yang mempolitisir situasi dan menginginkan kondisi tidak aman ini terus terjadi di Puncak Jaya untuk kepentingan kelompok mereka. TNI-Polri berkomitmen akan terus menciptakan keamanan dan akan menumpas kelompok kriminal bersenjata yang terus membuat teror terhadap masyarakat. Komitmen ini tidak hanya untuk daerah Puncak Jaya tetapi berlaku diseluruh daerah di bumi Cenderawasih.(B.I)

Enembe Ingin Selamatkan Etnis Papua Yang Tersisa

Populasi Orang Asli Papua (OAP) dalam 10 tahun terakhir bila dibandingkan dengan populasi Non Orang Asli Papua (NOAP) tertinggal jauh, bahkan bisa dikatakan secara perlahan terjadi pengurangan etnis Papua bukannya pertumbuhan, dan kondisi tersebut harus di cegah dari sekarang.

Demikian disampaikan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, S.IP, MH ketika melantik pengurus dan meresmikan kantor Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang beralamat di Jalan Baru Kotaraja Abepura Sabtu (12/10/2013) kemarin.

Menurutnya musnahnya etnis Papua disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tidak adanya jaminan pelayanan kesehatan yang memadai, berkualitas, layak dan merata kepada etnis Papua sehingga berdampak pada meningkatnya angka mortalitas dan morbiditas, usia harapan hidup yang terus menurun.

Berdasarkan hasil penelitian dan prediksi Jim Elmslie dari Universitas Sydney di tahun 2010, pada tahun 2000 jumlah penduduk Papua sebanyak 1.541.405 jiwa yang terdiri dari OAP 1.505.05 (97%), dan NOAP sebanyak 36.000 jiwa (3%).

Dan di tahun 2010 dari 3.612.854 jiwa penduduk di Papua, ternyata jumlah etnis OAP hanya bertambah sebanyak 48,73% atau setara dengan 1.760.577 jiwa, sedangkan justru pertumbuhan penduduk NOAP naik hingga 51,27 % menjadi 1.852.297 jiwa.

Dan di prediksikan, dalam tahun 2020 jika kondisi pelayanan kesehatan dan faktor – faktor lainnya sebagai penyebab “kepunahan” etnis Papua tidak segera diatasi, maka jumlah penduduk di Papua akan membengkak menjadi sekitar 7.287.463 jiwa, namun sayangnya pertumbuhan penduduk OAP hanya sekitar 28,99% atau setara dengan 2.112.681, sedangkan pertumbuhan penduduk NOAP mencapai 71,1% atau setara dengan 5.174.782.

“Angka kematian tinggi yang disebabkan oleh faktor politik dan kekerasan, budaya dan pemahaman di tambah dengan derajat kesehatan dan kelahiran yang rendah, maka itu sama saja dengan ancaman bagi kepunahan populasi etnis Papua di atas tanah ini, akhirnya kita orang asli Papua menjadi minoritas di atas kekayaan alam kita yang melimpah,” kata Gubernur Papua dalam sambutannya usai melantik pengurus UP2KP yang diharapkan mampu melakukan sejumlah terobosan guna mengatasi “kepunahan” etnis Papua dimaksud.

Sementara itu drg. Aloysius Giay M.Kes dalam bukunya berjudul Memutus Mata Rantai Kematian di Tanah Papua memaparkan, bahwasanya salah satu penyebab semakin meyusutnya etnis Papua adalah tingginya angka kematina, dimana menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2007 Angka Kematina Bayi (AKB) sebesar 41 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di bawah target Milenium Development Goals (MDGs) yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup.

Sedangkan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia Balita (5 tahun) berada di level sedang 64 per 1000 kelahiran hidup, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwasanya Angka Kematian Ibu (AKI) berada di angka 362 per 100.000 KH, dari target MDGs 2015 sebesar 102 per 100.000 KH.

Di sisi lain Umur Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua masih jauh di bawah standart, di tahun 2009 hanya 68,2 tahun, dimana hal tersebut disebabkan oleh dominannya berbagai macam penyakit menular seperti malaria, TBC, HIV/AIDS, diare, filaria, demam berdarah, ISPA, pneumonia, campak dan kusta.

Yang mana kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari status gizi OAP, dimana tahun 2008 berdasarkan hasil riset didapati prevalensi status gizi balita di Papua sangat memprihatinkan, dimana angka gizi buruk sebesar 7,1 % dan gizi kurang 14,5 %.

Dengan kondisi tersebut, tidaklah mengherankan bila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sangat rendah, dimana tahun 2010 lalu IPM Papua berada di urutan ke 33 alias sebagai peringkat IPM terendah di Indonesia, yakni hanya 64,53.

Mengamati kondisi tersebut, maka Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bertekad untuk segera mencegah kepunahan etnis Papua, dimana dalam era kepemimpinannya ada 15 program prioritas sektor kesehatan yang tengah digodoknya, salah satunya adalah Kartu Papua Sehat (KPS) yang akan kita launching bulan November mendatang bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional.

“Kondisi ini sudah abnormal, jadi harus di atasi dengan cara – cara yang gila pula, tidak bisa dengan cara biasa, 10 tahun pelaksanaan Otsus belum ada yang bisa kita banggakan, karena OAP masih dalam kondisi memprihatinkan, dan kondisi ini tidak bisa kita tuntaskan dalam 100 hari kerja, atau 1 tahun kerja, bahkan bisa jadi 5 tahun juga belum akan tuntas, baik masalah yang baru maupun warisan periode sebelumnya,” kata Enembe.

Menurutnya semakin banyak dana masuk ke Papua bukannya kondisi yang ada semakin membaik, justru sebaliknya kesannya malah semakin memburuk, sebagai contoh dalam bidang olahraga, dalam dua kali PON, posisi Papua semakin buncit dan tertinggal, padahal dana olahraga besar, alokasi dana untuk sektor kesehatan kata UU sebesar 15 %, namun kenyataannya hanya 5 % saja.

“Kepunahan orang Papua sudah di depan mata, kita harus selamatkan yang sisa ini, kita jangan tepuk dada dan merasa bangga karena kita punya tanah, hutan, laut, tapi kenyataannya seluruh kekayaan alam itu di kuasai oleh orang lain (Non Papua), kita jadi minoritas di atas tanah ini,” tandasnya lagi.

UP2KP sebagai Unit khusus non struktural nantinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan tugasnya adalah mendukung Gubernur Papua mewujudkan rakyat sehat menuju Papua mandiri dan sejahtera.

“Tidak akan tumpang tindih, karena SKPD terkait mengurusi program dan teknisnya, sedangkan UP2KP ini nantinya akan menjadi mata, telinga dan hati Gubernur dalam melihat masalah kesehatan di Papua dan mencari solusinya,” kata Gubernur lagi. (amr/r-1/Lo-1)

Oesman Sapta : Pancasila Harus Jadi Kompas Dalam Kehidupan Bernegara

Senin, 17 November 2014 05:23

Oesman Sapta : Pancasila Harus Jadi Kompas Dalam Kehidupan Bernegara

JAYAPURA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Oesman Sapta Odang mengatakan, setiap warga negara termasuk juga yang berada di Papua, harus menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan bernegara.
“Pancasila juga harus menjadi sebuah “leitstar dinamis”, yakni suatu bintang pengarah yang menjadi kompas penyelenggaraan kehidupan bangsa bernegara” kata Oesman Sapta saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di Sasana Krida Kantor Gubernur Jayapura, Papua, Sabtu (15/11).
Ditambahkannya, Pancasila mesti dijadikan “Meja Statis” yang artinya harus menjadi dasar pijakan dalam menyusun dan menetapkan segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Sebagai dasar dan ideologi negara, ujar Sapta, Pancasila merupakan dasar falsafah, pandangan hidup, ideologi nasional, sekaligus ligatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal ini selaras dengan apa yang dipidatokan oleh Bung karno pada 1 Juni 1945 guna menjawab permintaan Ketua Sidang BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat, tentang dasar negara Indonesia Merdeka,” ucap Sapta.
Selain itu, UUD 1945 yang berlaku saat ini merupakan hasil dari empat kali perubahan, yakni perubahan pertama pada 1999, perubahan Kedua pada 2000, perubahan ketiga 2001, dan perubahan keempat pada 2002. Dan dengan dilakukannya empat kali perubahan itu, maka telah melahirkan konstitusi yang berbeda meskipun tetap dinamakan sebagai UUD NRI Tahun 1945.
Lanjutnya, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli UUD 1945 yang pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945.
Perubahan UUD 1945, terang Sapat, harus bisa dipahami karena merupakan manifestasi kehendak bersama bangsa Indonesia dalam niatnya membentuk konstitusi yang dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dalam UUD 1945 ini, terdapat perubahan lembaga-lembaga negara beserta kedudukan, tugas, dan wewenangnya. Sampai hari ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 terus dilaksanakan dan semakin memberi harapan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Sapta.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan dengan adanya sosialisasi ini ia mengaku sangat senang dan menyambut baik kegiatan ini. Apalagi topik yang dibicarakan menyangkut Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
“Kami mau mendengar arahan dan sosialisasi menyangkut Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 ini,” ucap gubernur. (ds/don)

Senandung PSK di Tanah Timika

foto: ilustrasi

SEJENAK saya terdiam memandangi layar ponsel. Sebuah nama muncul di daftar kontak, Susi Kilo 10. Kenangan akan dirinya saat kunjungan saya ke Tanah Papua, mulai muncul. Susi (bukan nama sebenarnya) menghapus air matanya. Saya pun terdiam, tumbuh empati kepadanya. Susi adalah seorang Pekerja Seks Komersial dengan HIV di tubuhnya, yang bekerja di Kilo 10, Timika, Papua. Kilo 10 adalah wilayah prostitusi di Timika, dengan tingkat infeksi HIV/AIDS yang sangat tinggi.

Malam itu, didorong rasa penasaran, saya memberanikan diri menyambangi Kilo 10, berharap dapat berbincang dengan salah seorang dari para penjaja seks tersebut.

Beruntung Susi, yang sudah lima tahun bekerja di sana, bersedia bercerita tentang keadaannya kepada saya. Isak tangisnya mewarnai perbincangan kami. Kerinduannya pada kampung halaman di Pulau Jawa dan kepada kedua anaknya, menjadi pemicu isaknya. Himpitan ekonomi, menjadi alasan ia tetap bertahan ditempat ini. Susi mengaku tertular di tempat ini. Saat ini ia sedang mengumpulkan tabungan yang cukup untuk pulang dan membuka warung di kampungnya.

Kemudian berhati-hati saya bertanya tentang kondisinya yang sudah terdiagnosis HIV, bagaimana ia menyikapinya terkait pekerjaan sebagai PSK. Susi pun mengaku saat menerima tamu ia tidak menceritakan kondisinya, namun memaksa tamu untuk menggunakan pelindung atau kondom. Bila sang tamu menolak, Susi tidak akan melayani.

Walau prihatin dengan kondisi Susi, rasa lega terbersit dalam diri saya. Sebagai seorang dokter, mencegah penularan HIV/AIDS sama pentingnya dengan penyakit itu sendiri. Saya berharap, apa yang dikatakan Susi benar adanya, sehingga setidaknya ia tidak menularkan kepada orang lain.

Saya meninggalkan Kilo 10 saat tempat tersebut mulai ramai pengunjung, dengan sejuta rasa berkecamuk dalam benak. Melihat langsung apa yang para pekerja seks komersial hadapi setiap malam, memberi ujian tersendiri bagi saya sebagai dokter.

Saya merasa selama ini cukup mampu mengesampingkan segala rasa yang muncul saat berhadapan dengan pasien di ruang praktik demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun sebagai seorang wanita, berada di antara para pekerja seks komersial, di wilayah kerja mereka pada malam hari, dengan pelanggan lalu lalang menggoda dan digoda para pekerja seks komersial, ternyata mempengaruhi saya.

Kemudian berhati-hati saya bertanya tentang kondisinya yang sudah terdiagnosis HIV, bagaimana ia menyikapinya terkait pekerjaan sebagai PSK. Susi pun mengaku saat menerima tamu ia tidak menceritakan kondisinya, namun memaksa tamu untuk menggunakan pelindung atau kondom. Bila sang tamu menolak, Susi tidak akan melayani.

Walau prihatin dengan kondisi Susi, rasa lega terbersit dalam diri saya. Sebagai seorang dokter, mencegah penularan HIV/AIDS sama pentingnya dengan penyakit itu sendiri. Saya berharap, apa yang dikatakan Susi benar adanya, sehingga setidaknya ia tidak menularkan kepada orang lain.

Saya meninggalkan Kilo 10 saat tempat tersebut mulai ramai pengunjung, dengan sejuta rasa berkecamuk dalam benak. Melihat langsung apa yang para pekerja seks komersial hadapi setiap malam, memberi ujian tersendiri bagi saya sebagai dokter.

Saya merasa selama ini cukup mampu mengesampingkan segala rasa yang muncul saat berhadapan dengan pasien di ruang praktik demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun sebagai seorang wanita, berada di antara para pekerja seks komersial, di wilayah kerja mereka pada malam hari, dengan pelanggan lalu lalang menggoda dan digoda para pekerja seks komersial, ternyata mempengaruhi saya.

Saya menyadari, pilihan hidup Susi, tidak seharusnya mengaburkan niat seorang pemberi pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang baik. Terlepas dari ketersediaan maupun ketidaktersediaan pilihan hidup lain bagi Susi dan banyak pekerja seks komersial lainnya, dan terlepas dari pilihan hidup yang mereka jalani, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dengan mengesampingkan semua penilaian dan stigma.

Pelajaran Berharga Bernama Malaria
Malam itu, dalam perjalanan pulang dari Kilo 10, saya mendapat kabar rekan seperjalanan saya, Maulana, demamnya semakin tinggi. Sudah dua hari terakhir  Maul merasa demam serta kurang enak badan. Seketika jantung saya berdebar keras mendengar kondisi Maul, ini pasti malaria. Mimpi buruk bagi pelancong, terutama di Papua yang memang daerah endemik. Padahal kami semua minum obat malaria dengan dosis pencegahan sebelum berangkat ke Papua.

Sebetulnya kami sudah sempat membawa Maul ke klinik setempat saat mulai demam, untuk pemeriksaan darah tepi. Namun diagnosa dari klinik setempat tidak menunjang diagnosa saya yang dari awal memang sudah curiga Malaria. Belakangan saya ketahui, di daerah endemis, pendatang bisa saja menunjukkan gejala klinis yang berat seperti Maul, padahal jumlah parasit yang ada di tubuhnya masih sedikit dan sulit dideteksi melalui pemeriksaan darah tepi. Selain itu, konsumsi obat malaria dosis pencegahan juga ternyata dapat mengacaukan pemeriksaan darah tepi.

Beruntung malam itu saya ditemani oleh teman-teman tenaga kesehatan yang sudah lama bertugas di Papua. Dari mereka saya ketahui bahwa obat malaria yang saya berikan untuk Maul ternyata tidak sesuai untuk mengobati malaria di Papua, karena sudah terjadi resistensi terhadap obat tersebut. Dari mereka juga saya akhirnya mendapat akses obat malaria yang tepat bagi Maul.

Malam itu, sembari memperhatikan tetesan cairan infus yang saya pasang di tangan kiri Maul sebagai terapi suportif untuk mengganti cairan yang hilang saat demam, saya mensyukuri keputusan saya untuk mendengarkan saran tenaga kesehatan setempat, walaupun mereka bukan dokter.

Saya harus mengakui, sesaat setelah mereka mengemukakan bahwa obat yang saya berikan tidak sesuai, saya bingung bagaimana harus merespon. Ego saya tersentil. Segala rasa berkecamuk. Rasa malu. Rasa gagal. Rasa khawatir akan kondisi Maul. Untungnya suara hati saya untuk mengikuti anjuran para tenaga kesehatan setempat, terdengar lebih keras.

Bisa saya bayangkan, bila saat itu saya tidak mendengarkan anjuran mereka, kemungkinan besar kondisi Maul akan sangat buruk, bahkan fatal.

Bagi saya, kepulihan Maul serta pertanggungjawaban tindakan dan keputusan saya kepada Sang Khalik, diri sendiri dan Maul sebagai pasien saya, lebih penting dari rasa malu. Karena profesi yang saya jalani ini, terikat sumpah yang mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Maka kali lain bila pun saya harus mendengar anjuran dari orang yang bukan dokter, demi kebaikan pasien, maka saya tidak akan ragu mendengarkannya dan mempertimbangkannya, terutama dalam perjalanan, di mana mereka yang tinggal lebih lama kemungkinan lebih mengetahui karakteristik dan kondisi lingkungan. Sebuah pelajaran yang mahal dan berharga melalui malaria yang derita Maul, yang kemudian pulih dalam waktu 3 hari.

Kuliner ala Rawa-rawa
Sulit sekali rasanya menghentikan tawa saya siang itu di Otakwa. Bukan karena ada yang lucu. Tapi karena saya terjebak dalam lumpur rawa. Saya tak henti-hentinya menertawakan keadaan sekeliling saya. Sebatas pangkal paha saya terendam dalam lumpur rawa dan rasanya mustahil untuk berpindah tempat. Pak Marius yang membawa saya siang itu pun tidak dapat menahan geli melihat saya terjebak dalam lumpur rawa, berteriak teriak tertawa hampir histeris.

Semua kelimuan dalam mengarungi rawa ada di kepala saya. Bahwa kita sebaiknya tidak menginjak jejak yang ditinggalkan orang mendahului kita karena jejak yang mereka tinggalkan menyebabkan konsistensi lumpur menjadi lembek dan makin sulit untuk melepaskan diri. Tapi teori tinggal teori. Saat itu saya hampir lupa tujuan saya menyusuri lumpur rawa Otakwa, mencari cacing Tambelo segar untuk dimakan.

Tidak berapa jauh berjalan di daerah yang bebas lumpur, Pak Marius dan istrinya menemukan batang pohon bakau yang sudah lapuk. Mereka yakin banyak cacing Tambelo yang berdiam di sana. Cacing tambelo segar yang kaya protein itu, menjadi makan siang saya di Otakwa hari itu. Rasa jijik yang saya kira akan timbul, lenyap tertutup rasa lapar, terutama setelah tenaga saya terkuras untuk melintasi rawa berlumpur.

Diluar perkiraan saya, tidak ada bau dan rasa tidak enak dari cacing mentah itu. Tanpa keraguan, cacing tambelo adalah salah satu makanan tinggi protein yang pernah saya konsumsi.

Setelah mengkonsumsi sekitar 5-6 cacing tambelo dewasa yang kira-kira berukuran 15-20 cm, saya pun terduduk kekenyangan di bawah sebuah pohon, sambil memperhatikan Pak Marius dan istrinya mengumpulkan cacing-cacing tambelo untuk dibawa pulang.

Saya pun kemudian teringat sederetan nama rumah makan cepat saji di ibu kota. Rumah-rumah makan cepat saji, yang ternyata, rasanya tidak seberapa dibanding cacing Tambelo yang baru saja saya konsumsi. Rumah-rumah makan cepat saji yang kontribusinya terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah tidak dapat kita abaikan. Saat itu, seketika saya pun mengerti, betapa alam, menyajikan yang terbaik bagi penghuninya, dan maka, merupakan kewajiban bagi kita, para penghuninya, untuk menjaganya. (sumber:kompas.com)

TIKUS SIMBOL KORUPTOR PAPUA

Ya, tikus bahasa orang lani NASKREI/TATAK bagi sebagian besar orang adalah binatang yang dianggap banyak menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia dalam rumah,kebun dan ternak. Selain menjijikkan, tikus sering mengambil makanan atau benda apapun yang bisa dimakan dengan sangat rakus, tanpa memiliki rasa takut kepada pemiliknya. Karena itulah, sangat tepat dan cocok jika melambangkan/dicapkan para koruptor di Papua adalah TIKUS. Para koruptor itu rakus, menjijikkan, dan serakah seperti tikus-tikus yang berkeliaran di kebun atau tempat-tempat kotoran/tong sampah.
Berbicara tentang tikus, setiap orang pasti kesal jika rumahnya menjadi sarang atau habitat tikus naskrei. Suara gaduh tikus yang berkeliaran, kotoran tikus yang menjijikkan, dan makanan yang raib karena dicuri tikus membuat penghuni rumah perlu bertindak untuk memberantas binatang rakus itu. Lalu, bagaimana cara memberantas tikus-tikus di rumah? Membuat perangkap tikus? Atau memelihara kucing? Cara-cara tersebut bisa saja dilakukan, tetapi cara itu cenderung masih kurang efektif untuk membasmi tikus. Cara yang cukup efektif untuk membasmi tikus-tikus adalah dengan menggunakan racun tikus. Untuk mendapatkan racun tikus pun cukup mudah karena banyak orang yang menjual racun tikus di beberapa tempat.

Kapolri Didesak Tegur Kapolda Papua

btu, 18 Januari 2014 09:18

Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

JAYAPURA – Ketua Komite Nasional Pemuda pancasila Anti Korupsi (Konpak), Detius Yoman  mendesak  Kapolri Jenderal Sutarman agar menegur Kapolda Papua Irjenpol Tito Karnavian lantaran dinilai lamban menangani kasus dugaan korupsi dana hibah Rp16,764,400,000.00.
 Sebab menurutnya kasus dugaan korupsi dana hibah atau bantuan sosial (bansos) di tanah Papua, memang bukan cerita baru. Hasil audit BPK 2012 menemukan adanya kebocoran dana bansos di Papua sebesar Rp200 miliar. Dana yang harusnya diperuntukkan membantu warga miskin, justru dinikmati pejabat daerah dan pusat.
Sayangnya, temuan lembaga auditor pelat merah itu hanya masuk keranjang sampah. Tak menjadi bahan penyelidikan aparat penegak hukum. Padahal, kasus penilepan dana bansos ini merugikan keuangan negara.
Bahkan yang terbaru, temuan tentang dugaan korupsi dana hibah Rp16 miliar di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Kasus ini menyeret Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom.
“Kami sudah laporkan kasus ini ke Polda Papua pada 3 Maret 2013. Namun, Polda Papua lambat. Padahal bukti berupa surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah kami serahkan. Ini ada apa,” ungkap Ketua Konpak Detius Yoman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Atas lambannya Polda Papua dalam mengungkap kasus ini, Detius mendesak agar Kapolri Jenderal Sutarman mengevaluasi Kapolda Irjenpol Tito Karnavian.
“ Kami minta Kapolri Jenderal Sutarman memeriksa Kapolda Papua serta jajarannya. Kenapa lamban, padahal buktinya sudah lengkap. Ini perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas Polri di daerah,” terangnya kepada Bintang Papua via telepon semalam. Sambil mengatakan berita tersebut juga di muat di sejumlah media nasional di Jakarta.
Dikatakan, berdasarkan penelusuran Konpak, lanjutnya, ditemukan sejumlah SP2D pada Januari sampai Februari 2013. Yang ditandatangani bendahara pengeluaran, Sedianus Wakur atas kuasa dari Kabag Keuangan Petrus Waterpaw. Diduga kuat, SP2D tersebut dikeluarkan atas perintah bupati.
Menanggapi tuduhan korupsi dana hibah, Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom buru-buru membantah. Dia justru mempertanyakan SP2D yang seharusnya tidak bisa bocor. “Apa buktinya saya korupsi? SP2D-nya darimana? Itu kan dokumen negara, kok bisa keluar dengan mudah. Silahkan saja kalau melaporkan kasus ini,” bantah Bupati Befa Jigibalom sebagaimana dilansir salah satu media nasional.[don/don/l03]

HALAMAN KHSUS KOMENTAR KETUA UMUM KONPAK PAPUA DETIUS YOMAN DI MEDIA BINTANG PAPUA

1. Polda Diminta Klarifikasi Penyelidikan di Sejumlah SKPD di Lanny Jaya

(Halaman Utama)

Befa Jigibalom: Detius Yoman Harus Ditangkap untuk Ungkap Dalang Pencemaran Nama Baik Pemerintah JAYAPURA — Polda Papua diminta segera menyampaikan klarifikasi kepada Pemda  Kabupaten Lanny Jaya menyangkut ...

Dibuat pada 22 Maret 2014

2. Detius Yoman Siap Hadapi Hukum, Jika Befa Jigibalom Tak Terbukti Korupsi

(Halaman Utama)

... 2014 ditanggpi dingin Ketua umum KONPAK PAPUA, Detius Yoman. Ia mengatakan sama sekali tidak kaget dengan komentar Bupati Befa Jigibalom . “Sebab saya anggap pernyataan bupati tidak pada sasaran dan pernyataan ...

Dibuat pada 22 Maret 2014

3. Kapolri Didesak Tegur Kapolda Papua

(Halaman Utama)

Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah   JAYAPURA – Ketua Komite Nasional Pemuda pancasila Anti Korupsi (Konpak), Detius Yoman  mendesak  Kapolri Jenderal Sutarman agar menegur Kapolda ...

Dibuat pada 18 Januari 2014

4. Sudah Tiga Hari Roda Pemerintahan Pemkab Lanny Jaya Lumpuh

(Papua Tengah)

Massa Menduduki dan Memalang kantor Bupati JAYAPURA - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Wilayah Pegunungan Tengah Papua (WPTP), Detius Yoman, mengatakan, selama 3 hari aktifitas Pemerintahan ...

Dibuat pada 14 September 2013

5. Masyarakan Pertanyakan Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Lanny Jaya

(Papua Tengah)

... dengan itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Wilayah Pegunungan Tengah, Detius Yoman, menandaskan, hasil kerja Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lanny Jaya sangat mengecewakan dan penuh dengan ...

Dibuat pada 13 Agustus 2013

6. Keanggotaan Timsel KPU Lanny Jaya Diminta Diganti

(Papua Tengah)

JAYAPURA - Ketua Peduli Pembangunan di Lanny Jaya, sekaligus selaku Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia  Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua (Maki WPTPP), Detius Yoman, menyampaikan bahwa, masyarakat ...

Dibuat pada 04 Juli 2013

7. Sekretariat Timsel KPU Lanny Jaya Dipalang

(Papua Tengah)

JAYAPURA - Ketua Peduli Pembangunan di Lanny Jaya, Detius Yoman, mengatakan, saat ini masyarakat Lanny Jaya sedang memalang Kantor Sekretariat Tim Seleksi (Timsel) Lanny Jaya. Pemalangan itu, disebabkan ...

Dibuat pada 27 Jun 2013

8. MAKI WPTP Ancam ke Kapolri & KPK RI

(Papua Tengah)

Detius : Jangan jadi Makelar Hukum JAYAPURA - Ketua Umum Masyarakat Anti Korupsi Wilayah Pegunungan Tengah Papua (MAKI WPTP), Detius Yoman, mengancam akan mencabut perkaranya di Polda Papua dan menindaklanjuti ...

Dibuat pada 26 Jun 2013

9. Maki WPTP Minta Tangkap 3 Oknum Anggota DPRD Lanny Jaya

(Papua Tengah)

JAYAPURA - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia  Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua (Maki WPTPP), Detius Yoman, meminta kepada Kejati Papua untuk menangkap 3 oknum anggota DPRD Lanny Jaya, diantaranya, ...

Dibuat pada 24 Jun 2013

10. Kejati Papua Diminta Konsisten Berantas Korupsi

(Papua Tengah)

JAYAPURA - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Pegunungan Tengah (MAKI WPTPP), Detius Yoman, meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejaati) Papua, untuk konsisten dalam melakukan pemberantasan kasus ...

Dibuat pada 13 Jun 2013

11. Dugaan Kasus Korupsi Dana Pemilukada Lanny Jaya : Kejati Papua Diminta Tidak Berikan Penangguhan Penahanan

(Papua Tengah)

... surat secara langsung ke Kejati Papua dan juga bertemu langsung dengan Adpisus Kejati Papua, Nikolaus Kondomo beberapa hari lalu,” ungkapnya Ketua MAKI WPTP, Detius Yoman, yang didampingi sejumlah anggotanya ...

Dibuat pada 07 Jun 2013

12. Tiga Anggota KPU Lanny Jaya Ditahan, Maki WPTPP Dukung Kejati

(Halaman Utama)

JAYAPURA - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia  Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua (Maki WPTPP), Detius Yoman, mewakili masyarakat Pegunungan Tengah Papua menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan ...

Dibuat pada 03 Jun 2013

13. MAKI WPTPP Merasa Ditipu Oleh Pihak Kejati Papua

(Papua Tengah)

Adpinsus Kejati Papua : Kami Sudah Lakukan Surat Pemanggilan JAYAPURA - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Pegunungan Tengah (MAKI WPTPP), Detius Yoman, mengatakan, pihaknya merasa ditipu ...

Dibuat pada 22 Mei 2013

14. Kapolda dan Kejaksanaan Diminta Komitmen Berantas Korupsi di Papua

(Halaman Utama)

JAYAPURA - Ketua Umum Masyarakat Anti Korupsi Wilayah Pegunungan Tengah Papua (MAKI WPTP), Detius Yoman, meminta kepada Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk serius dalam memberantas tindak pidana ...

Dibuat pada 15 Mei 2013

15. Kejati Papua Diminta Konsisten Usut Kasus Korupsi di Lanny Jaya

(Papua Tengah)

JAYAPURA - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Pegunungan Tengah Papua (MAKI WPTP), Detius Yoman, meminta kepada Kejaksaan Tinggi Papua untuk konsisten dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang ...

Dibuat pada 11 Mei 2013

16. Penanganan Dugaan Kasus Korupsi Berjamaah di KPU Lanny Jaya : MAKI WPTPP Kembali Pertanyakan Kejati

(Papua Tengah)

JAYAPURA - Kemarin, Senin, (6/5) Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia  Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua (Maki WPTPP), Detius Yoman, didampingi anggotanya kembali datang untuk yang ketiga kalinya ...

Dibuat pada 07 Mei 2013

17. Polda Diminta Buktikan Ada atau Tidak Korupsi di Lanny Jaya

(Papua)

JAYAPURA-Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) wilayah Pegunungan Tengah, Detius Yoman, meminta Polda Papua untuk segera membuktikan ada atau tidak korupsi terhadap dana APBD Tahun Anggaran (TA) ...

Dibuat pada 29 April 2013

18. Bupati Befa Jigibalom, Keliru

(Papua)

JAYAPURA-Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia  Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua (Maki WPTPP), Detius Yoman bersama jajarannya meminta kepada Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom untuk tidak berbicara ...

Dibuat pada 28 April 2013

19. Dana SP2D Lanny Jaya Dicairkan Bukan Rp 16 Miliar, tapi Rp 21 Miliar

(Papua)

... Hotel Aston Jayapura, Kamis (25/4) malam terkait  pernyataan  Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua (MAKI-WPTPP) Detius Yoman yang mendesak Subdit III Tipikor  ...

Dibuat pada 26 April 2013

20. Kepala Badan Keuangan Lanny Jaya Bantah Bupati Lakukan Korupsi

(Papua Tengah)

JAYAPURA - Pernyataan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia  Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua (Maki WPTPP), Detius Yoman, agar Kapolda Papua, Irjen.Pol. Tito Karnavian, segera memanggil dan ...

Dibuat pada 17 April 2013

• Mulai
• Mundur
• 1
• 2