Enembe Ingin Selamatkan Etnis Papua Yang Tersisa

Populasi Orang Asli Papua (OAP) dalam 10 tahun terakhir bila dibandingkan dengan populasi Non Orang Asli Papua (NOAP) tertinggal jauh, bahkan bisa dikatakan secara perlahan terjadi pengurangan etnis Papua bukannya pertumbuhan, dan kondisi tersebut harus di cegah dari sekarang.

Demikian disampaikan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, S.IP, MH ketika melantik pengurus dan meresmikan kantor Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang beralamat di Jalan Baru Kotaraja Abepura Sabtu (12/10/2013) kemarin.

Menurutnya musnahnya etnis Papua disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tidak adanya jaminan pelayanan kesehatan yang memadai, berkualitas, layak dan merata kepada etnis Papua sehingga berdampak pada meningkatnya angka mortalitas dan morbiditas, usia harapan hidup yang terus menurun.

Berdasarkan hasil penelitian dan prediksi Jim Elmslie dari Universitas Sydney di tahun 2010, pada tahun 2000 jumlah penduduk Papua sebanyak 1.541.405 jiwa yang terdiri dari OAP 1.505.05 (97%), dan NOAP sebanyak 36.000 jiwa (3%).

Dan di tahun 2010 dari 3.612.854 jiwa penduduk di Papua, ternyata jumlah etnis OAP hanya bertambah sebanyak 48,73% atau setara dengan 1.760.577 jiwa, sedangkan justru pertumbuhan penduduk NOAP naik hingga 51,27 % menjadi 1.852.297 jiwa.

Dan di prediksikan, dalam tahun 2020 jika kondisi pelayanan kesehatan dan faktor – faktor lainnya sebagai penyebab “kepunahan” etnis Papua tidak segera diatasi, maka jumlah penduduk di Papua akan membengkak menjadi sekitar 7.287.463 jiwa, namun sayangnya pertumbuhan penduduk OAP hanya sekitar 28,99% atau setara dengan 2.112.681, sedangkan pertumbuhan penduduk NOAP mencapai 71,1% atau setara dengan 5.174.782.

“Angka kematian tinggi yang disebabkan oleh faktor politik dan kekerasan, budaya dan pemahaman di tambah dengan derajat kesehatan dan kelahiran yang rendah, maka itu sama saja dengan ancaman bagi kepunahan populasi etnis Papua di atas tanah ini, akhirnya kita orang asli Papua menjadi minoritas di atas kekayaan alam kita yang melimpah,” kata Gubernur Papua dalam sambutannya usai melantik pengurus UP2KP yang diharapkan mampu melakukan sejumlah terobosan guna mengatasi “kepunahan” etnis Papua dimaksud.

Sementara itu drg. Aloysius Giay M.Kes dalam bukunya berjudul Memutus Mata Rantai Kematian di Tanah Papua memaparkan, bahwasanya salah satu penyebab semakin meyusutnya etnis Papua adalah tingginya angka kematina, dimana menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2007 Angka Kematina Bayi (AKB) sebesar 41 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di bawah target Milenium Development Goals (MDGs) yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup.

Sedangkan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia Balita (5 tahun) berada di level sedang 64 per 1000 kelahiran hidup, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwasanya Angka Kematian Ibu (AKI) berada di angka 362 per 100.000 KH, dari target MDGs 2015 sebesar 102 per 100.000 KH.

Di sisi lain Umur Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua masih jauh di bawah standart, di tahun 2009 hanya 68,2 tahun, dimana hal tersebut disebabkan oleh dominannya berbagai macam penyakit menular seperti malaria, TBC, HIV/AIDS, diare, filaria, demam berdarah, ISPA, pneumonia, campak dan kusta.

Yang mana kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari status gizi OAP, dimana tahun 2008 berdasarkan hasil riset didapati prevalensi status gizi balita di Papua sangat memprihatinkan, dimana angka gizi buruk sebesar 7,1 % dan gizi kurang 14,5 %.

Dengan kondisi tersebut, tidaklah mengherankan bila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sangat rendah, dimana tahun 2010 lalu IPM Papua berada di urutan ke 33 alias sebagai peringkat IPM terendah di Indonesia, yakni hanya 64,53.

Mengamati kondisi tersebut, maka Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bertekad untuk segera mencegah kepunahan etnis Papua, dimana dalam era kepemimpinannya ada 15 program prioritas sektor kesehatan yang tengah digodoknya, salah satunya adalah Kartu Papua Sehat (KPS) yang akan kita launching bulan November mendatang bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional.

“Kondisi ini sudah abnormal, jadi harus di atasi dengan cara – cara yang gila pula, tidak bisa dengan cara biasa, 10 tahun pelaksanaan Otsus belum ada yang bisa kita banggakan, karena OAP masih dalam kondisi memprihatinkan, dan kondisi ini tidak bisa kita tuntaskan dalam 100 hari kerja, atau 1 tahun kerja, bahkan bisa jadi 5 tahun juga belum akan tuntas, baik masalah yang baru maupun warisan periode sebelumnya,” kata Enembe.

Menurutnya semakin banyak dana masuk ke Papua bukannya kondisi yang ada semakin membaik, justru sebaliknya kesannya malah semakin memburuk, sebagai contoh dalam bidang olahraga, dalam dua kali PON, posisi Papua semakin buncit dan tertinggal, padahal dana olahraga besar, alokasi dana untuk sektor kesehatan kata UU sebesar 15 %, namun kenyataannya hanya 5 % saja.

“Kepunahan orang Papua sudah di depan mata, kita harus selamatkan yang sisa ini, kita jangan tepuk dada dan merasa bangga karena kita punya tanah, hutan, laut, tapi kenyataannya seluruh kekayaan alam itu di kuasai oleh orang lain (Non Papua), kita jadi minoritas di atas tanah ini,” tandasnya lagi.

UP2KP sebagai Unit khusus non struktural nantinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan tugasnya adalah mendukung Gubernur Papua mewujudkan rakyat sehat menuju Papua mandiri dan sejahtera.

“Tidak akan tumpang tindih, karena SKPD terkait mengurusi program dan teknisnya, sedangkan UP2KP ini nantinya akan menjadi mata, telinga dan hati Gubernur dalam melihat masalah kesehatan di Papua dan mencari solusinya,” kata Gubernur lagi. (amr/r-1/Lo-1)